JATIM.SIN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya penanggulangan Tuberkulosis (TB) melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TB Tahun 2027–2029. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus, memperluas akses pengobatan, serta memperkuat upaya pencegahan penularan TB di Jawa Timur.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis Tahun 2027–2029 Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/11/2026).
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Farida Cahyani, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggulangan TB.
“Sebelumnya, Pemprov Jatim telah memiliki RAD Penanggulangan TB Tahun 2025–2026 yang perlu dievaluasi dan diperbarui agar strategi penanganan ke depan semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Erinda Dwi Aryanti, memaparkan materi mengenai perencanaan dan penganggaran TB Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.
Ia menyoroti pentingnya menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya APBD Tahun 2027. “Fokus kebijakan tersebut meliputi kepastian pengobatan bagi pasien, perluasan penemuan kasus, serta pencegahan penularan,” katanya.
Dalam penyusunan RAD TB 2027–2029, terdapat enam strategi utama yang menjadi perhatian, yakni penguatan kepemimpinan dan komitmen, akses diagnosis dan pengobatan, promosi dan pencegahan, riset dan teknologi, penguatan komunitas dan multisektor, serta manajemen sistem kesehatan.
Sementara itu, narasumber dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Fariani Syahrul, membahas peran masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim dalam mendukung penanggulangan TB.
Monitoring dan evaluasi terhadap peran perangkat daerah dalam pelaksanaan RAD TB 2025–2026 menjadi bagian penting untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar berbasis bukti (evidence-based policy) dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan TB untuk periode berikutnya
Rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari perangkat daerah Pemprov Jatim, Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya, Komando Armada (Koarmada) II, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jatim, Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Jatim, organisasi Islam, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perguruan tinggi hingga media massa.
Keterlibatan berbagai sektor tersebut penting karena penanggulangan TB tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan edukasi, komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan dan penganggaran yang terintegrasi. Melalui penyusunan RAD ini, Pemprov Jatim berharap upaya penanggulangan TB dapat berjalan lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.
Selanjutnya, pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk mematangkan dokumen RAD Penanggulangan TB Tahun 2027–2029 sebelum ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur. Sinergi lintas sektor diharapkan menjadi kekuatan dalam mempercepat eliminasi TB tahun 2030 dan mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang lebih sehat.
