JATIM.SIN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memfokuskan penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan dan penataan kelembagaan internal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Hal ini disampaikan oleh Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, usai digelarnya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 di DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (28/102026).
Dalam sidang paripurna laporan komisi di DPRD Jatim yaitu, mulai pembahasan anggaran, kemudian menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal. Komisi C DPRD Jatim secara khusus mendorong Pemprov Jatim agar mengoptimalkan penambahan pendapatan APBD demi memperkuat daya dorong belanja daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan, pihak eksekutif menyambut baik seluruh laporan dan catatan kritis dari komisi-komisi dewan. Seluruh masukan tersebut akan dikaji secara mendalam untuk disempurnakan dalam tahapan penyusunan anggaran berikutnya.
“Hari ini kita sudah melaksanakan rapat paripurna mendengarkan laporan dari seluruh komisi terkait dengan rancangan APBD daerah tahun 2027,” ujar Adhy Karyono.
Ia menjelaskan bahwa masing-masing komisi telah merampungkan serangkaian dengar pendapat atau hearing bersama dinas-dinas yang menjadi mitra kerja sektornya. Berdasarkan laporan tersebut, Komisi E juga memberikan catatan terkait alokasi bidang kesejahteraan sosial yang secara umum telah terakomodasi dengan baik, meski tetap menyisakan beberapa prinsip evaluasi bagi eksekutif.
“Masing-masing komisi berdasarkan sektor sudah melaporkan hasil hearing masing-masing dinas yang menjadi mitranya,”kata Sekdaprov Adhy.
Ia menegaskan, bahwa seluruh catatan strategis tersebut akan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Intinya bahwa laporan kami terima, kami akan pelajari lebih detail lagi, dan tentunya akan kita perhatikan dalam penyusunan anggaran APBD 2027 berikutnya di level yang lebih tinggi,”tegasnya.
Selain postur anggaran, fokus penataan kelembagaan turut menjadi sorotan utama Pemprov Jatim. Saat ini, pemerintah daerah tengah mempercepat proses pembentukan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sekdaprov Adhy Karyono mengungkapkan, bahwa draf struktur organisasi biro tersebut telah rampung dan kini sedang memasuki tahap asesmen personel untuk mengisi jabatan kepala biro.
